Jelaskan jenis jenis surat setoran pajak yang ada di indonesia

Jakarta - Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pajak terutangnya salah satunya adalah surat setoran pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah sebuah bukti pembayaran atau penyetoran tagihan pajak dengan bentuk formulir yang digunakan oleh wajib pajak.

Ada berbagai macam jenis SSP yaitu SSP Standar, SSP Khusus, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dalam Rangka Impor, dan Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri. Secara lebih spesifik hari ini kita akan membahas mengenai SSPCP. 

Apa itu SSPCP?

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah formulir wajib untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak terkait atas kegiatan impor. Singkatnya SSPCP merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib pajak dalam rangka impor.

Pajak-pajak atas kegiatan impor tersebut berupa cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPh 22 impor, dan aktivitas impor lainnya.

Penjelasan mudahnya, pada umumnya setiap transaksi akan mendapatkan bukti transaksi seperti, kwitansi atau nota dsb.

Namun untuk transaksi pembayaran pabean, cukai, dan pajak atas kegiatan ini tidak menggunakan nota, melainkan sarana administrasi khusus yang disebut sebagai Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

 SSPCP dibuat dalam 6 rangkap dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Lembar 1a untuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai melalui wajib pajak/penyetor.
  2.  Lembar 1b untuk Penyetor/Wajib Pajak.
  3.  Lembar 2a untuk KPBC melalui KPPN.
  4.  Lembar 2b dan 2c untuk KPP melalui KPPN.
  5.  Lembar 3a dan 3b untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak atau KPBC.
  6.   Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia.

Penggunaan SSPCP sama seperti SSP, namun SSPCP dilampirkan saat menyetorkan pajak dalam rangka kegiatan impor.

Indonesia - Hal berkaitan dengan perpajakan seperti yang diketahui bahwa pajak berdasarkan dengan instansi pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang dimana nanti dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara atau keperluan negara. Sedangkan untuk pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang dimana penerimaan pajaknya akan digunakan untuk membiayai belanja daerah atau keperluan daerah dan sebagai salah satu sumber untuk pendapatan daerah.

Dalam praktiknya mengenai pajak daerah, tidak terlepas dengan kegiatan administrasi perpajakan, yang dimana dapat menyangkut surat-surat yang dikeluarkan atau diajukan baik itu dari pihak Wajib Pajak yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, maupun dari pihak pemerintah daerah sebagai pemungut dan pengelola pajak daerah ini.

Jenis-Jenis Surat yang Berkaitan dengan Pajak Daerah

Pada pajak daerah, diketahui terdapat berbagai macam atau jenis surat yang berkaitan dengan pajak daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan pajak daerah, yaitu diantaranya:

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

  1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk dapat melaporkan data subjek dan objek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

  1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Merupakan sebuah bukti yang terkait dengan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lainnya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di mana telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok atas pajak yang terutang.

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat ini digunakan untuk dapat memberitahukan terkait besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada Wajib Pajak.

  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Merupakan surat ketetapan pajak yang dapat menentukan besaran atas jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administratif, dan juga jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.

  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang di mana dapat menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Surat ini merupakan surat ketetapan pajak untuk menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Jenis surat ini merupakan surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah dari kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

  1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Merupakan surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau tagihan yang berkaitan dengan sanksi administratif berupa bunga ataupun denda.

Surat ini diterbitkan oleh Pejabat sebagai teguran yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk dapat melunasi utang pajaknya.

Merupakan surat perintah untuk membayarkan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

  1. Surat Keputusan Pembetulan

Surat ini merupakan surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang sesuai Undang-Undang terkait perpajakan daerah.

  1. Surat Keputusan Keberatan

Merupakan surat keputusan yang berisi informasi apabila Wajib Pajak merasakan keberatan atau tidak rela terhadap pemungutan pajak dari jenis-jenis pajak daerah yang dibebankan.

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat),dengan peruntukan sebagai berikut:

  1.     lembar ke-1    :    untuk arsip Wajib Pajak;
  2.     lembar ke-2    :    untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  3.     lembar ke-3    :    untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
  4.     lembar ke-4    :    untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

Wajib Pajak Orang Pribadi; Wajib Pajak Badan; Bendaharwan; Umum

Seluruh Jenis Pajak, kecuali penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor